Padang Pariaman, 25 Maret 2025 – Ridwan Dahlan, seorang warga Kabupaten Padang Pariaman, meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas haknya yang hingga kini belum ia terima akibat rumitnya birokrasi. Ridwan mengaku telah berulang kali mengurus hak-haknya, namun selalu menemui kendala di berbagai instansi terkait.
Menurut Ridwan, proses yang seharusnya sederhana justru menjadi berbelit-belit, membuatnya kesulitan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya sebagai warga negara.
“Saya sudah berulang kali datang ke kantor terkait, tetapi selalu dipersulit. Berkas saya diminta untuk dilengkapi lagi dan lagi, seakan-akan mereka sengaja memperlambat prosesnya. Sampai sekarang, hak saya belum juga saya terima,” keluh Ridwan.
Ridwan tidak sendiri. Banyak warga yang mengalami hal serupa, terutama dalam urusan administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga hak pensiun dan kompensasi lainnya. Sistem birokrasi yang berbelit dianggap menjadi penghambat utama dalam proses penyelesaian hak-hak masyarakat.
Lambannya respons dari Pemkab Padang Pariaman membuat Ridwan semakin kecewa. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih transparan dan responsif terhadap keluhan warganya.
“Saya hanya ingin mendapatkan hak saya. Jangan sampai birokrasi yang rumit ini membuat masyarakat kecil seperti saya kehilangan hak yang seharusnya diterima,” tambahnya.
Pemkab Padang Pariaman Diminta Bertindak Cepat
Menanggapi permasalahan ini, sejumlah pihak meminta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk segera memberikan klarifikasi dan solusi agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Masyarakat berharap adanya penyederhanaan prosedur, serta peningkatan pelayanan publik agar hak-hak warga dapat tersalurkan dengan baik tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Padang Pariaman belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus yang dialami Ridwan Dahlan. Warga berharap ada tanggapan segera agar hak-hak yang selama ini tertunda dapat segera diberikan kepada mereka yang berhak.
