Ketua KPK Tipikor Sumbar: Libatkan Rakyat dalam Pengawasan, Cegah Korupsi di Desa dan Pemerintah

Sumatera Barat – Ketua Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK Tipikor) Sumatera Barat menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan, terutama di tingkat desa dan daerah. Hal ini disampaikan mengingat maraknya laporan dan dugaan kasus korupsi yang terus mencuat, menggerogoti anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Korupsi di desa dan pemerintahan daerah semakin mengkhawatirkan. Dana yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan justru dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, rakyat harus dilibatkan dalam pengawasan agar anggaran yang ada benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, praktik korupsi yang terjadi di tingkat desa sering kali tidak terdeteksi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Banyak kasus yang terungkap berasal dari laporan masyarakat yang peduli dan berani bersuara. Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan dugaan penyelewengan dana yang mereka temui.

“Kami mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan dana desa dan anggaran daerah. Laporkan jika ada kejanggalan, baik itu dalam proyek pembangunan, penggunaan dana hibah, atau bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sistem keterbukaan informasi publik harus diterapkan secara maksimal agar masyarakat bisa mengakses laporan keuangan dan program pembangunan dengan mudah.

“Jika ada keterbukaan, maka celah untuk korupsi bisa dipersempit. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas,” tuturnya.

Pihaknya juga berencana memperkuat sinergi dengan berbagai elemen, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan kasus korupsi di Sumatera Barat dapat diminimalisir.

“Korupsi adalah musuh kita bersama. Jangan biarkan hak rakyat dirampas oleh segelintir orang yang tamak. Mari kita bersama-sama membangun Sumatera Barat yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.red