Padang, 3 Oktober 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat, H. Arisal Aziz, menegaskan bahwa PAN akan terus berkomitmen menghadirkan politik yang berpihak pada rakyat. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan penuh terhadap Pandangan Umum Fraksi PAN DPRD Sumatera Barat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (3/10).
Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, Sekda, OPD, serta insan pers, Fraksi PAN menyampaikan sejumlah catatan penting, pertanyaan, sekaligus rekomendasi untuk penyempurnaan RAPBD 2026.
Ketua DPW PAN Sumbar, H. Arisal Aziz, menyatakan bahwa pandangan umum yang dibacakan Fraksi PAN merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus amanah rakyat.
“Fraksi PAN mengapresiasi penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2026 oleh Gubernur Sumatera Barat pada 30 September 2025 lalu. Namun, kami juga perlu mengingatkan adanya beberapa tantangan serius yang harus dijawab pemerintah daerah, khususnya terkait penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan turunnya belanja modal yang signifikan,” tegas Arisal.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, Fraksi PAN menyoroti tujuh poin krusial:
- Penurunan Transfer ke Daerah (TKD): TKD mengalami pengurangan Rp429,173 miliar lebih. Fraksi PAN meminta Gubernur menjelaskan strategi dan terobosan agar hal ini tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya implementasi program unggulan Mahyeldi–Vasko.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Terlihat adanya kenaikan PAD dari sektor pajak daerah sebesar 3,31%. Fraksi PAN menekankan agar pemerintah mengoptimalkan kembali potensi pajak, baik kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak rokok, hingga pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Retribusi Daerah Turun: Pada RAPBD 2026, retribusi menurun dari Rp418,152 miliar lebih menjadi Rp406,421 miliar lebih. Fraksi PAN meminta penjelasan rinci penyebabnya, apakah karena regulasi, target sebelumnya terlalu tinggi, atau lemahnya kinerja aparatur.
- Kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Terdapat kenaikan signifikan dari Rp17,875 miliar (APBD 2025) menjadi Rp44,049 miliar (RAPBD 2026). Fraksi PAN meminta transparansi terkait sumber pendapatan ini.
- Penurunan Belanja Modal: Dari Rp858,159 miliar lebih (APBD 2025) turun menjadi Rp477,668 miliar lebih (RAPBD 2026). PAN menekankan agar penurunan tajam ini tidak menghambat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana penunjang ketahanan pangan.
- Belanja Pegawai: Sejalan dengan PP No. 1 Tahun 2024, belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah pada 2027. Fraksi PAN meminta penjelasan apakah kebijakan pengurangan belanja pegawai di 2026 akan memengaruhi kinerja ASN.
- Belanja Tidak Terduga untuk Bencana: Dana darurat hanya dialokasikan Rp25 miliar, turun dari Rp37 miliar di APBD 2025. Fraksi PAN menyoroti minimnya anggaran mitigasi bencana, padahal Sumbar rentan gempa dan tsunami.
H. Arisal Aziz menegaskan bahwa Fraksi PAN tetap konsisten mendukung visi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis transformasi sektor strategis, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, hingga UMKM.
“PAN tidak ingin hanya menjadi pengkritik, tetapi juga memberi solusi dan dorongan agar APBD benar-benar menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Barat,” ujarnya.
Fraksi PAN juga mengajak Pemerintah Daerah, TAPD, serta Badan Anggaran DPRD untuk segera menuntaskan pembahasan RAPBD 2026 sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pandangan Umum Fraksi PAN DPRD Sumbar ditandatangani oleh Muhayatul, SE, MSi (Ketua Fraksi), H. Daswanto, SE (Sekretaris), serta didukung penuh oleh para penasehat, wakil ketua, bendahara, dan anggota fraksi lainnya.
Dengan demikian, dukungan Fraksi PAN ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen politik H. Arisal Aziz sebagai Ketua DPW PAN Sumbar untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan anggaran yang adil, berpihak pada rakyat, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di Sumatera Barat. ( tomy )
