Oleh Labai Korok
Pemerintah Propinsi Sumatera Barat mengalami kesulitan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang dituduh sudah mangkrak, Penulis pada tulisan yang lalu mengusulkan agar Pemerintah Provinsi meminjam dana ke Bank Daerah melalui jaminan aset daerah yang hari ini tidak Likuid.
Ide Penulis cocok dengan tugas dan fungsi Bank Daerah yaitu memiliki beberapa fungsi penting bagi pembangunan daerah, diantaranya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan pembiayaan untuk pembangunan, dan mengelola kas daerah.
Selain itu, bank daerah juga berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur.
Pemikiran Penulis ini bukan hal baru sebenarnya, saat ini pemerintah sudah terlibat dalam pembiayaan play over sitinjau laut sebesar 500milyar, dari berita langgam (17/11/2014) yang Penulis kutib bahwa Plt Gubernur Sumbar saat itu mendorong skema KPBU, Dari Rp2,7 triliun anggaran yang ditetapkan, kata plt Gubernur Sumbar, Bank Nagari atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar menyanggupi pembiayaan senilai Rp500 miliar.
Keinginan kuat Pemprov Sumbar agar Bank Nagari terlibat dalam pendanaan Fly Over Sitinjau Lauik didasari oleh keberadaan proyek tersebut di Sumbar. Sehingga, keterlibatan bank lokal daerah diyakini akan mengangkat muruah Sumbar di mata publik.
“Selain itu, PLT Gubernur Sumbar meyakini jika Bank Nagari terlibat dan berhasil mendukung pelaksanaan proyek ini, maka ini akan menjadi role model bagi bank lokal di daerah lain.
Melihat sangat mudahnya Bank Nagari terlibat dipembiayaan proyek play over sitinjau laut tersebut, ini sebagai langkah Bank Daerah bisa juga terlibat menyelesaikan beberapa proyek Pemprov yang lambat penyelesaiannya seperti gedung budaya, studio utama sikabu, pabrik pakan, jalan pinggir pantai dari pangeran hotel ke BIM, dan program unggulan kepalan daerah yang belum terlaksana lainnya.
Khusus pembangunan Gedung Budaya, Penulis mengusulkan agar Bank Nagari melakukan sekema pembiayaan seperti play over sitinjau laut dengan menjadikan gedung budaya kantor kedua Bank Daerah yang saat ini akan dibangunnya.
Nanti, membuat gedung budaya itu indah dan memiliki nilai jual maka Pemerintah, Bank Nagari ditambah dengan investor lain membangun Kantor Bank Nagari (kantor pusat kedua) dan digedung yang sama ada hotel budaya, dikawasan itu dibuat medan bapaneh permainan para seniman dan budayawan beraktifitas.
Begitu juga sekema penyelesaian jalan tepi laut dari hotel pangeran sampai ke bandara internasional Minangkabau (BIM) juga dibuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang didalamnya juga ada Bank Nagari,
Karena hitungan Penulis jika skema ini bisa dibuatkan jalan tersebut lebih komersial dari pada play over sitinjau laut yang hari ini dibangun dengan biaya besar tersebut.
Nanti masyarakat dari bandara atau BIM pergi ke Kota Padang tidak lagi melalui jalur macet, namun ada jalur jalan tepi pantai seperti yang dikembangkan oleh Propinsi Bali, yaitu itu jalur yang menarik bagi wisatawan karena lokasi tepi laut.
Sekarang sekema pinjaman dana pihak ketiga membangun daerah itu sudah hal biasa dan sudah saatnya dimaksimalkan seperti sistem pembiayaan yang dibuat untuk pembangunan play over sitinjau laut tersebut.
Perlu Penulis jelaskan berdasarkan data google bahwa Pembiayaan proyek Fly Over Sitinjau Lauik melibatkan beberapa pihak, termasuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang dibentuk oleh konsorsium Hutama Karya dan HKI, serta Bank Nagari. Total nilai proyek ini mencapai Rp 2,793 triliun, dengan Bank Nagari menyanggupi pembiayaan sebesar Rp 500 miliar.
Langkah seperti pembiayaan play over sitinjau laut tersebut bisa juga dibuat untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan Sumbar yang lambat penyelesaiannya.
